JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Kominfo serta Pemerintah Daerah atau Pemda untuk memprioritaskan anggaran belanja iklan pemerintah kepada perusahaan pers.
Hal itu dikatakan Jokowi saat hadir di acara puncak Hari Pers Nasional tahun 2024, Selasa (20/02) siang, di Ecovention Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Jokowi, dia mengerti saat ini perusahaan pers menghadapi dalam masa sulit platform digital. Maka dari itu kata dia, pemerintah pun tidak tinggal diam.
” Saya tahu perusahaan pers sedang menghadapi masa sulit platform digital. Ini pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga terus mencari solusi dan kebijakan alternatif untuk perusahaan pers dalam negeri. Ini berkali-kali saya sampaikan,” kata Jokowi.
Maka dari itu kata Presiden, belanja iklan yang dilakukan pemerintah daerah dengan perusahaan pers adalah salah satu solusinya. Serta kata dia sebagai upaya untuk melawan berita hoax.
” Itu kerjasama iklan antara pemerintah daerah misalnya dengan media-media mainstream harus dilakukan dan diperkuat, Saya minta seluruh Pemda, seluruh instansi untuk alokasikan belanja iklan, berita, dan sebagainya, tidak akan rugi untuk melawan gelombang hoax yang dahsyat saat ini,” jelasnya.
Semwntara, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fakhruddin Halim menyambut baik pernyataan Jokowi.
Kata Fakhruddin, salah satu upaya meredam informasi hoax, satu-satunya cara adalah dengan memperkuat media mainstream.
” Untuk itu kita berharap pemerintah daerah, merespon apa yang disampaikan Presiden, namun sebenarnya tidak hanya Pemda, juga BUMN dan perusahaan swasta lainnya. Kita satukan persepsi, kita cari formula kerjasama yang pas seperti apa,” kata Fakhruddin.
Hal ini juga terkait dalam memperkuat institusi media dan wartawan agar semakin profesional dalam menyajikan berita bermutu yang dibutuhkan publik.
Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 itu dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta pejabat utama kabinet RI termasuk Mendagri Tito Karnavian. (TIM PWI Babel).