Oleh: Edho (Pemimpin Redaksi Media Online Kabarbuletin.com)
BBM bukan lagi sekadar kebutuhan. Di Bangka, BBM sudah berubah jadi komoditas bisnis.
Di satu sisi, solar subsidi yang harusnya buat nelayan dan petani malah antre di SPBU, dijual lagi dengan harga lebih tinggi.
Di sisi lain, pengecer Pertalite di warung-warung kecil berjuang bertahan demi 2 ribu-3 ribu perak, sambil dikejar razia dan stigma “melanggar aturan”.
Lalu antrean panjang di SPBU makin jadi tontonan sehari-hari. Motor dan Mobil, panjangnya bisa sampai keluar halaman. Yang rugi? Rakyat biasa yang cuma butuh BBM buat kerja.
1. Solar Subsidi: Bocornya di Mana?
Solar subsidi jatahnya jelas: untuk sektor produktif, nelayan, transportasi. Tapi faktanya di lapangan, banyak “oknum” yang main. Ada yang pakai surat fiktif, ada yang main timbun, ada juga yang dijual ke tambang ilegal.
Akibatnya jatah solar di SPBU cepat habis. Begitu habis, SPBU tutup. Rakyat kecil yang nggak punya akses ke “jalur khusus” akhirnya harus antre dari subuh.
Yang salah siapa? Sistem pengawasan lemah, atau memang ada pembiaran?
2. Pengecer Pertalite: Dikejar Aturan, Dibutuhkan Warga
Pemerintah sudah batasi penjualan eceran. Alasannya: menertibkan dan menekan penyalahgunaan.
Tapi di desa-desa Bangka, SPBU bisa jaraknya 10-20 km. Kalau warga butuh 1 liter buat ke kebun, ke tambak, ke laut, masa harus ke kota dulu?
Pengecer jadi solusi. Mereka beli di SPBU, jual eceran dengan keuntungan tipis. Sekarang mereka yang kena. Dagangan disita, disuruh tutup. Padahal tanpa mereka, banyak warga yang lebih susah lagi.
Jadi yang salah siapa? Aturan yang tidak melihat realita di lapangan?
3. Antrean Panjang: Gejala, Bukan Penyebab
Antrean BBM itu bukan masalah utamanya. Itu gejala. Gejalanya ada 3:
1. Distribusi tidak merata – Jatah solar habis di tengah bulan karena “bocor”
2. Akses terbatas – SPBU sedikit, pengecer dibatasi
3. Kebutuhan naik – Aktivitas tambang, nelayan, dan transportasi di Bangka terus jalan
Kalau 3 ini tidak dibenahi, mau dirazia 100x, antrean tetap akan ada.
Penutup: Jangan Salahkan Rakyat*
BBM subsidi itu hak rakyat. Bukan hadiah.
Jangan sampai yang disalahkan justru nelayan yang antre, pengecer yang jualan di depan rumah, dan sopir yang ngantri 3 jam.
Yang perlu dibenahi: pengawasan distribusi solar, penambahan kuota yang realistis, dan kebijakan eceran yang manusiawi. Kasih ruang buat pengecer resmi dengan harga wajar. Kasih sanksi tegas buat penimbun dan mafia solar.
Selama “yang besar” masih bisa main, “yang kecil” akan terus jadi korban antrean.
Bangka butuh BBM, bukan drama antrean.
(Edho)
