BANGKA — Ketua Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam Maryono mengaku, pihaknya tidak pernah menerima kompensasi dari para penambang yang bekerja di perairan Teluk Kelabat Dalam.
Hal itu dikatakan Maryono, usai pihaknya mendatangi para penambang yang bekerja di luar IUP di seputaran perairan teluk kelabat dalam, Rabu (05/04) siang. Bahkan dalam hal itu, ditemukan kwitansi penyaluran uang kompensasi kepada nelayan sebesar dan diterima oleh salah satu warga pusuk yang mewakili sebagai nelayan.
Dihubungi melalui panggilan suara WhatsAppnya Rabu malam, Maryono mengaku hal ini lah yang musti diungkapkan. Karena kata pria yang kerap disapa Yono itu mengaku, pihaknya tidak pernah menerima kompensasi itu.
” Ini lah yang mau kami telusuri. Ternyata yang menerima bukan kali ini saja yang mengatas namakan nelayan. Kalau kami pribadi tidak pernah nerima itu baik itu perwakilan dari nelayan Pusuk,” ungkap Maryono.
Dilansir dari media siber timeline.id, saat dilakukan pertemuan dengan penambang di Perairan Bukit Tulang kemarin siang. Pihak penambang menyodorkan nilai kompensasi yang disalurkan kepada nelayan Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat melalui oknum nelayan.
” Ada bukti kwitansi senilai Rp.35 juta disalurkan penambang ke seluruh nelayan Kelabat katanya. Untuk nelayan Desa Pusuk di situ tertulis sebanyak Rp.6 juta yang diserahkan ke oknum nelayan. Padahal kami nelayan dari Desa Pusuk tidak merasa pernah menerima aliran dana tersebut. Dan sejak dulu kami tolak,” tegas Yono.
Yono mengaku, kemarin rombongannya sudah mendatangi 2 pos pam yang ada di seputaran perairan Bukit Tulang dan perairan Tuik Bangka Barat. Dia mengaku, pihaknya akan mendatangi juga sejumlah pos pam yang bekerja di luar IUP. Kata Yono, sebabnya di perairan Sunur perusahaan terkait sudah menerbitkan legalitas atau SPK dan mereka sudah sepakat dengan itu.
Usai mendatangi salah satu pos penimbangan milik Agus, dan melakukan pembicaraan. Maryono mengaku menghargai keputusan dari rombongan salah satu kubu penambang yaitu dari kubu Agus Tanjung Batu, yang memilih untuk mundur dari luar IUP.
” Memang sudah seharusnya mereka memikirkan nelayan. Kami hargai etikad baik mereka,” kata dia.
Yono juga mengaku, masih ada 4 kubu lagi yang beroperasi di luar IUP di wilayah perairan Tuik. Dan dia meminta yang lainnya juga harus bergeser. Dia juga membeberkan, pihaknya akan melaporkan hal ini kepada aparat hukum untuk menyelidiki aliran kompensasi yang mengatas namakan nelayan. Serta meminta aparat penegak hukum untuk membersihkan tambang ilegal yang beroperasi di luar IUP.
Sementara Agus, selaku perwakilan penambang mengaku pihaknya bekerja di perairan Bukit Tulang, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu atas dasar permintaan warga Dusun Pudak dan Bukit Tulang. Bahkan kata dia, sejumlah uang kepada masyarakat pun sudah disalurkan. Dia pun mengaku bekerja di luar IUP. Kata Agus, mereka baru bekerja sejak Rabu pekan lalu.
Namun meski begitu, atas dasar menghargai permintaan nelayan, Agus mengaku siap menggeser rombongannya dari perairan itu. Lantaran, mencegah konflik yang terjadi.
” Atas permintaan nelayan, kami mulai besok geser ke arah IUP. Kami menghormati permintaan nelayan. Kami kerja dari Rabu sampai Sabtu kemarin, itu juga atas permintaan warga Bukit Tulang dan Pudak. Sudah kami salurkan kompensasinya ke Pudak dan Bukit Tulang. Ini kwitansinya ada,” kata Agus, sembari menunjukkan kwitansi penyerahan kompensasi.
Dilanjutkan Agus, mereka akan tetap nantinya bekerja di wilayah SHP yang sudah ditentukan oleh perusahaan terkait.
Agus menjelaskan, dalam 4 hari mereka menambang di perairan Bukit Tulang itu, mereka sudah menyalurkan kompensasi kepada masyarakat sebesar Rp. 49 Juta. Riciannya kata dia, Rp.22 juta untuk warga Dusun Pudak, Rp.14 Juta untuk Dusun Bukit Tulang. Lalu Rp. 7 juta untuk nelayan Bukit Tulang dan Pudak dan Rp. 6 Juta untuk nelyan Pusuk.
Maka dari itu lanjut Agus, dia berharap nelayan jangan tebang pilih dalam hal ini. Dia juga menerima dengan baik kedatangan para nelayan ke pos pam miliknya. Untuk itu lanjut dia, hal ini jangan dijadikan sebagai ajang untuk mencari kesalahan.
” Saya berharap nelayan jangan tebang pilih. Jangan kami kerja baru 4 hari sudah dihebohkan dengan mendatangi pospam kami. Sedangkan yang lain selama ini bekerja di sekitaran situ juga banyak, tapi nggak ada dihebohkan. Dan saya berharap juga, para nelyan yang datang ke pospam kami kemrin dijadikan ajang untul mencari kesalahan nelayan yang lain yang sudah nerima kompensansi, atau mau mencari kesalahan warga Bukit Tulang atau Pudak yang sudah menerima kompensasinya,” jelasnya.
Masih kata Agus, tak menampik dia bersedia jikapun ada penindakan lebih lanjut tentang tambang laut ilegal yang harus dibersihkan. Namun perlu diingatkan kata dia, hal itu akan memancing konflik dari hajat banyak orang.
” Karena kalau mau dibersihkan, semua dibersihkan. Jangan tebang pilih, karena kalau tebang pilih akan terjadi konflik baru dan mungkin lebih panas. Karena kita pribumi di Teluk Kelabat itu, kita juga punya hak dalam mencari nafkah. Jadi jangan segelintir orang yang membuat panas banyak orang, itu yang harus diingatkan,” demikian Agus.
Sementara Dam, warga Dusun Pudak mengaku sebagian warga Dusun Pudak sudah menerima kompensasi dari kegiatan penambangan yang baru berjalan selama 4 hari di perairan pulau padi.
” Ada, kemarin yang waktu kerja dekat pulau padi baru 4 hari dikasih ke warga. Sekitar 60 persen warga pudak nih sudah dapat. Sebenarnya, bukan hanya ini saja ada buat warga dari rombongan Agus itu. Selama kerja di SHP itu ada buat warga sini juga kebijakan dari rombongan Agus,” kata Dam, Kamis (06/04) siang.
Terpisah, Direktur Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui Kasubdit Gakkum AKBP Indra Feri Delimunthe mengatakan, pihaknya akan menelusuri hal itu.
” Terima kasih infonya, nanti kami cek,” tulis Indra, dalam pesan WhatsAppnya, Kamis siang. (Ed)
